Di Balik Sengkarut Proyek MBG: Ketika Regulasi Tumpang Tindih Sengaja Didesain untuk Bocor

NUSANTARA: Menolak Lupa. Sejak Makan Bergizi Gratis (MBG)—program pemenuhan nutrisi nasional bagi anak sekolah dan ibu hamil—disahkan secara resmi ke dalam anggaran negara dan mendapatkan landasan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, jalannya eksekusi di lapangan hampir tidak pernah sepi dari kabar miring. Fakta ini menyisakan satu pertanyaan besar di benak publik: sebenarnya, di bagian mana letak kekeliruannya? Dalam sebuah wawancara mendalam, Yuriadi, peneliti dari Nusantara Center for Social Research (NCSR) berfokus pada kajian modal sosial sekaligus dosen Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, membedah akar masalah program MBG tersebut. Yuriadi menekankan tiga aspek penting dalam program ini: sistem, budaya, dan individu. Dari sisi sistem, ia menilai pembentukan program MBG sejak awal memang tidak memiliki pilot project yang jelas. Hal ini dibuktikan dengan terlalu banyaknya pos anggaran yang tumpang tindih. Celah sistemik ini kemudian berkaitan dengan sisi budaya dan individu. Yuriadi menyoroti bahwa proyek mercusuar ini diisi oleh lingkaran orang-orang yang dekat dengan penguasa. Akibatnya, ekosistem kerja yang terbangun justru hanya butuh orang yang patuh, bukan yang berkompetensi. Pada titik inilah prinsip meritokrasi runtuh, digantikan oleh budaya patuh yang membuat program MBG rawan menjadi ladang "bancaan." Terlebih jika diusut lebih dalam, permasalahan regulasi yang tumpang tindih ini memperkuat indikasi bahwa sistem MBG sejak awal memang dibuat "by design" sebagai komoditas politik, bukan untuk kemanusiaan. Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia, ini menjelaskan bahwa nuansa politik dalam program MBG jauh lebih kental ketimbang tujuan pemenuhan gizi itu sendiri. Target jangka panjangnya sangat terbaca: Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Format program ini sengaja didesain demi menjamin keberlanjutan politik pasca-2029. Akibatnya, seluruh elemen yang terlibat mulai dari level individu, asosiasi, hingga institusi pemerintah berlomba-lomba mengamankan bagian dari proyek bancaan ini. Jika proyek MBG ini sampai gagal, para pemain akan terancam gulung tikar secara politik maupun finansial. Skenario terburuk itulah yang paling dihindari. Oleh sebab itu, Yuriadi menilai berbagai upaya moratorium yang dilakukan saat ini, sifatnya akan tetap sama, yaitu menutup kasus lama dengan narasi atau dinamika baru agar kegaduhan di publik mereda. Pola sistem ini diprediksi akan terus berulang selama aktor yang berada di balik sistem penggerak ini juga tidak diganti. Ia menekankan dua rekomendasi konkret untuk menyelamatkan program MBG. Pertama, pemerintah harus melakukan evaluasi total, memangkas pos-pos birokrasi yang tumpang tindih, dan menyusun pilot project baru yang jauh lebih matang. Eksekusinya dapat dilakukan melalui sistem desentralisasi langsung dengan menggandeng kantin-kantin sekolah. Langkah ini dinilai efektif untuk memotong jalur distribusi sekaligus menutup celah praktik untuk mencapai keuntungan pribadi. Kedua, lakukan perombakan total pada struktur internal dengan mengganti para aktor di dalamnya dengan figur profesional yang memiliki kompetensi nyata, bukan mereka yang dipilih berdasarkan transaksi politik atau relasi kuasa. Editor: Reza Maulana Hikam Foto: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Gizi Nasional