Harga Pertamax Naik, Peneliti NCSR: Kelas Menengah Jadi Korban Utama APBN Jebol

NUSANTARA: Semenjak Rabu (10/6/2026), harga bahan bakar minyak Pertamax naik dari Rp.12.300 menjadi Rp.16.250. Kenaikan BBM ini tidak banyak diperbincangkan oleh Pemerintah Prabowo. Kenaikan ini cukup signifikan, hampir sekitar 30% dari harga awal. Menurut Rizky Bangun Wibisono, peneliti Nusantara Center for Social Research, jika harga BBN naik maka ongkos logistik juga naik, yang nantinya akan membuat semua komoditas naik harga juga. “Buat orang yang commuting tiap hari pake mobil pribadi, motor, atau punya usaha kecil-kecilan, rasanya kayak ditonjok di perut,” tegasnya. Ia menunjukkan bahwa kenaikan BBM Pertamax ini akan berdampak sekali pada kelas menengah di Indonesia, karena mereka dianggap “terlalu mampu buat subsidi tapi terlalu miskin buat Pertamax.” Menurutnya, hal ini terjadi bukan karena subsidi BBM buat rakyat kecil ditarik tapi konsekuensi dari APBN yang “jebol parah” dikarenakan prioritas pemerintah yang mengarah kepada program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). “Akhirnya yang nonsubsidi dinaikin diam-diam. Kelas menengah yang paling rajin bayar pajak, selalu jadi tameng pertama tiap ada masalah fiskal,” tutur alumni University of Glasgow tersebut. Dampak negatif lain dari kenaikan Pertamax ini adalah inflasi yang menyebar ke semua bidang dibandingkan dengan dampak positifnya yang sekedar membuat neraca APBN tidak semakin buruk. Adapun, Bangun menyarankan solusi nyata yang harus diambil pemerintah adalah “memberi nafas” bagi kelas menengah dengan pengurangan pajak konkret. “Naikin PTKP atau turunin tarif PPh 21 lapisan menengah. Contoh: karyawan gaji Rp12-15 juta/bulan (Rp150-180 juta/tahun), setelah PTKP Rp54-63 juta, PKP-nya sekitar Rp90-120 juta. Kalau lapisan 15% diturunin atau DTP diperluas, bisa hemat Rp5-12 juta per tahun per orang. Itu duit buat bayar BBM setahun! Perluas insentif PPnBM & PKB buat hybrid/EV. Diskon lebih gede (bisa 5-10%), harga mobil hybrid turun Rp10-30 jutaan. Langsung meringankan beban BBM mahal,” tutur mantan Presiden BEM FISIP Unair itu. Ia juga menyampaikan, harus ada review dan efisiensi belanja negara dengan memangkas pengeluaran yang boros di MBG, Perjadin dan proyek lainnya yang kurang menjadi prioritas dari pemerintah ditambah dengan menghentikan hutang baru. Baginya, kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka membayar pajak dengan patuh, dan tidak meminta bantuan sosial tapi ketika ada gejolak, mereka jadi sasaran awal. Apabila Prabowo mau menyehatkan APBN dan menghentikan hutang, jangan menambah beban keluarga kelas menengah yang menjadi stimulus pajar yang nyata, transparan, dan cepat. “Jangan kelas menengah yang dijadikan kambing hitam terus,” tutupnya.