Pengangguran Sarjana Menembus Satu Juta, Apa yang Harus Dibenahi?

NUSANTARA: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi masih menganggur di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, terdapat 1.033.182 penganggur dari jenjang Diploma IV, S1, S2, dan S3. Angka tersebut mencapai 14,31 persen dari total 7,22 juta penganggur di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika jumlah pengangguran nasional justru mengalami penurunan. Tingginya jumlah penganggur berpendidikan tinggi menunjukkan bahwa penurunan pengangguran secara umum belum sepenuhnya mencerminkan persoalan penyerapan tenaga kerja terdidik. Peneliti bidang kesejahteraan sosial, Yuriadi, melihat persoalan tersebut dari dua sisi. Menurutnya, sebagian lulusan belum memiliki kompetensi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Di sisi lain, pemerintah juga belum sepenuhnya siap menghadapi jumlah lulusan yang terus bertambah ketika daya serap industri belum cukup kuat. “Pemerintah tidak siap ketika menyikapi angka lulusan yang membludak sementara daya serap industri tidak cukup kuat,” ujar Yuriadi. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari sinergi antara kebijakan negara, industri, dan perguruan tinggi. Ketiganya perlu memiliki hubungan yang lebih kuat agar pendidikan tinggi dapat mengikuti kebutuhan pasar kerja. Evaluasi terhadap kurikulum program studi dan output lulusan juga menjadi hal krusial. Perguruan tinggi perlu memastikan bahwa proses pendidikan memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yuriadi lebih lanjut menambahkan, evaluasi tersebut penting agar program studi tidak sekadar menjalankan proses pembelajaran tanpa arah yang jelas. “Jangan sampai departemen atau dosen itu hanya mengajar saja, tetapi tidak paham apa yang ingin dicapai atau ingin mencetak lulusan yang bagaimana,” jelasnya. Artinya, perguruan tinggi perlu memahami kompetensi dan profil lulusan yang ingin dibentuk, kemudian memastikan kurikulum dan proses pembelajaran benar-benar mendukung capaian tersebut. Dari sisi individu, Yuriadi menilai pencari kerja perlu memiliki keberanian untuk belajar dan mengeksplorasi bidang baru. Lulusan terkadang terjebak pada idealitas pekerjaan yang diinginkan dan melupakan realitas bahwa persaingan kerja semakin ketat. Karena itu, Yuriadi mendorong agar peluang kerja tidak hanya dilihat dari pasar domestik. “Pemerintah perlu menyediakan dua hal, yakni kemampuan bahasa dan hard skill yang bisa dijual oleh individu untuk bekerja. Setelahnya, pemerintah memberikan akses agar masyarakat bisa mengeksplor pasar kerja di luar negeri. Keterbukaan informasi inilah yang kurang dijalankan oleh pemerintah.” Pendekatan ini berkaitan dengan konsep brain drain. Yuriadi mencontohkan India yang mampu memanfaatkan mobilitas tenaga kerja terdidiknya untuk mendukung perkembangan teknologi. Bagi Indonesia, membuka akses pasar kerja global dapat menjadi salah satu alternatif menghadapi keterbatasan daya serap industri dalam negeri. — Foto: Ilustrasi para pencari kerja (Kompas.com) Editor: A. Faricha Mantika